ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA

MUKADIMAH
1. Bahwa terwujudnya suatu kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, bermoral dan bermartabat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dicapai melalui perjuangan dan upaya-upaya yang dilakukan secara terus menerus dan meningkat dari waktu ke waktu, dilandasi dengan jiwa nasionalis dan semangat patriotisme.
2. Bahwa syarat utama berhasilnya perjuangan mencapai cita-cita nasional itu adalah dengan terbentuk dan bekerjanya tata penyelenggaraan negara yang tertib, efektif dan efisien, mengabdi kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Bersih dari motif-motif, dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan serta praktik-praktik penyelenggaraan negara yang justru merugikan masyarakat dan bangsa serta negara (counter produktive), yang secara sadar atau tidak disadari dilakukan oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara sendiri dan para fungsionarisnya.
3. Bahwa untuk menjaga tata penyelenggaraan negara berlangsung dengan baik dan berkesinambungan perlu adanya lembaga di luar lembaga-lembaga penyelenggara negara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial, alat pemantau, pengawasan, serta pemberian dukungan dan saran/ masukan/ koreksi kepada lembaga-lembaga penyelenggara negara di dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, termasuk sepak terjang para fungsionarisnya.
4. Bahwa untuk mempercepat proses terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, secara simultan perlu dilakukan pula pembinaan, penyuluhan dan pemberian bantuan bagi seluruh lapisan masyarakat tentang hukum, hak asasi manusia dan hak-hak sipil lainnya, pembinaan, penyuluhan dan pemberian bantuan ini diberikan oleh lembaga yang profesional, independen dan berkemampuan.
Dan sebagai wujud kepedulian serta rasa tanggung jawab atas tegaknya suatu penyelenggaraan negara yang stabil, efektif dan efisien serta amanah dalam menuju terciptanya suatu kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhaanahu Wa Ta’ala, pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2006, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) dinyatakan telah resmi berdiri dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:
ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
a. Lembaga ini bernama LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA disingkat LPPNRI.
b. LPPNRI berdiri sejak tanggal 30 Nopember 2006 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
c. LPPNRI bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Negara, Jakarta.
BAB II
AZAS
Pasal 2
LPPNRI adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berazas Pancasila.
BAB III
WATAK DASAR
Pasal 3
LPPNRI berwatak dasar profesional, bekerja dengan berkeahlian dan dengan integritas yang tinggi, jujur, obyektif, dan independen, untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi
BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
LPPNRI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), didirikan untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan gagasan penyelenggaraan negara “GOOD GOVERNENCE” di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana termaktub di dalam MUKADIMAH, bersama-sama dengan eksponen-eksponen bangsa lainnya yang satu cita-cita dan satu aspirasi.
Pasal 5
Tugas
1. Ikut mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mengembangkan dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.
3. Memperjuangkan tegaknya hukum dengan menghormati serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, hak asasi manusia, etika, akhlak dan moral.
Pasal 6
Untuk mencapai maksud dan tujuan itu, LPPNRI dapat melakukan berbagai kegiatan:
1. Atas inisiatif sendiri, ataupun berdasarkan masukan dari kalangan penyelenggara negara serta masukan, keluhan bahkan aduan dari masyarakat pada umumnya, melakukan penelitian, kajian dan penyelidikan serta analisa atas berbagai aturan dan perundangan berkenaan dengan penyelenggaraan negara oleh Lembaga-lembaga Penyelenggara Negara Republik Indonesia, termasuk proses dan prosedur pembuatan aturan perundangan itu sendiri. Menyimpulkan hasil tersebut dilanjutkan dengan mengajukan pendapat, saran/ rekomendasi tentang tindakan koreksi dan atau penyempurnaan yang perlu dilakukan kepada Lembaga Penyelenggara Negara ybs, serta upaya-upaya lain, seperti mendorong/ memotifasi, memberikan penekanan dan pendampingan, demi terwujud dan terlaksananya penyelenggaraan negara seperti yang dicita-citakan. Kesemuanya dilakukan secara profesional dan melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
2. Menerima, mengkaji dan mengolah berbagai masukan dari kalangan Penyelenggara Negara sendiri maupun masukan, keluhan bahkan aduan dari masyarakat pada umumnya, tentang berbagai kegiatan dan/atau praktik penyelenggaraan negara yang perlu diperbaiki ataupun disempurnakan, membuat kesimpulan dan saran-saran serta mengajukan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk diambil tindakan koreksi atau penyempurnaan yang perlu.
3. Dalam hal ini telah dilakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan perundangan tertentu, jika dipandang perlu dapat disarankan/ diusulkan ataupun direkomendasikan untuk diambil tindakan secara hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang atas individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
4. Dalam hal ini telah terjadi praktik penyelenggaraan negara yang sewenang-wenang, melanggar moral, etika atau rasa keadilan yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negara, mengakibatkan kerugian moril materiil pada anggota masyarakat ataupun negara sendiri, baik sebagai hasil dan inisiatif penelitian dan penyelidikan sendiri maupun berdasarkan masukan dari pihak lain, LPPNRI dapat melakukan segala upaya yang dipandang perlu, untuk meluruskan kembali segala sesuatu kepada keadaan/ kondisi yang seharusnya.
BAB V
ORGANISASI
Pasal 7
Organ Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI
1. Organ LPPNRI terdiri dari Dewan Pembina, Badan Pengurus, dan Badan Pengawas sebagai badan pelaksana kegiatan organisasi sehari-hari.
2. Dewan Pembina, Badan Pengurus, Badan Pengawas yang berkedudukan di kantor pusat.
3. Badan Pengurus, Badan Pengawas atas persetujuan Dewan Pembina dapat membentuk Dewan Pengurus Pusat LPPNRI.
4. Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengurus, Badan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 8
Dewan Pembina
1. Dewan Pembina adalah pemegang kekuasaan tertinggi LPPNRI, mempunyai kewenangan dan tugas yang tidak diserahkan kepada Badan Pengurus lainnya, meliputi:
  1. Kewenangan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
  2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan pengurus atau anggota badan pengawas.
  3. Penetapan kebijakan umum LPPNRI.
  4. Pengesahan program kerja dan anggaran belanja dan pendapatan tahunan LPPNRI.
  5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan LPPNRI dengan lembaga lain atau pembubaran LPPNRI.
  6. Hal-hal lain yang dianggap penting akan ditetapkan oleh BPO/ BP, karena menyangkut eksistensi LPPNRI secara umum.
2. Dewan Pembina mempunyai 5 (lima) orang anggota terdiri dari 3 (tiga) orang anggota tetap dan 2 (dua) orang anggota tidak tetap.
3. Jumlah anggota dewan pembina dapat dirubah sesuai dengan keperluan organisasi. Oleh anggota tetap dewan pembina.
A. Anggota Tetap Dewan Pembina
1) Anggota Tetap Dewan Pembina terdiri dari: Sdr ASNAWI SULAEMAN, Sdr. Drs. HERU SUYONO, Sdr. Ir. EKO SOETIKNO.
2) Keanggotaan Tetap Dewan Pembina berlaku seumur hidup, berakhir tatkala ybs meninggal dunia atau karena sebab apapun, secara fisik dan/atau mental, tidak mampu lagi menjalankan fungsi sebagai Anggota Tetap Dewan Pembina, atau mengajukan pengunduran dirinya.
3) Dalam hal ini Dewan Pembina LPPNRI, karena sebab apapun, tidak lagi memiliki seorangpun Anggota Tetap, maka akan diangkat sejumlah Anggota Tidak Tetap yang baru untuk memenuhi jumlah Anggota Dewan Pembina. Dan sejak saat itu, organ tertinggi/ pemegang kekuasaan tertinggi LPPNRI beralih ke tangan Dewan Pembina, yang anggotanya terdiri dari pada Anggota Tidak Tetap Dewan Pembina tersebut.
4) Di dalam rapat-rapat Dewan Pembina, para Anggota Tetap Dewan Pembina yang hadir, secara kolektif mempunyai hak veto di dalam pengambilan keputusan-keputusan.
  1. Anggota Tidak Tetap Dewan Pembina
1) Anggota Tidak Tetap Dewan Pembina diangkat individu dari kalangan internal LPPNRI, dan jika dipandang perlu untuk kepentingan organisasi, dapat pula diangkat individu dari luar LPPNRI, yang memenuhi syarat.
2) Keanggotaan sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Pembina berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu yang sama.
3) Karena alasan kepentingan organisasi, dapat dilakukan penggantian antar waktu atas Anggota Tidak Tetap Dewan Pembina.
4) Ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat dan tata cara pengangkatan anggota tidak tetap dewan pembina, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga LPPNRI.
4. Dalam hal ini karena sebab ataupun terjadi keadaan dimana Dewan Pembina sebagai institusi tidak memiliki seorangpun anggota, baik anggota tetap maupun anggota tidak tetap, maka:
1) Badan Pengurus dan Badan Pengawas secara bersama-sama dan kolegik menjadi karakter fungsi Dewan Pembina.
2) Dalam waktu 1 (satu) bulan kekosongan dewan pembina, harus sudah ditetapkan anggota tidak tetap yang akan mengisi keanggotaan dalam dewan pembina.
3) Penetapan pengisian keanggotaan Dewan Pembina yang baru tersebut butir di atas diselenggarakan secara bersama-sama dan kolegal oleh Badan Pengurus dan Badan Pengawas, diangkat dari individu-individu yang telah terbukti visi dan misi serta pengabdiannya pada upaya-upaya penegakan “good governance” di Indonesia.
Dewan Pembina (Anggota Tetap) membentuk Tim 7 (tujuh) dan tim 9 (sembilan) untuk menjalankan program organisasi, yang bertugas sebagai berikut:
1) Tim 7 (tujuh) sebagai Investigasi/ Intelijen.
2) Tim 9 (sembilan) sebagai Advokasi, dan menghimpun serta mengolah data-data. Tim 7 dan Tim 9 hanya ada dipusat, sedangkan di Provinsi dan Kabupaten tim tersebut ditentukan oleh Dewan Pembina Tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi LPPNRI.
Pasal 9
Badan Pengurus
1. Kegiatan LPPNRI secara umum dilaksanakan oleh sebuah Badan Pengurus.
2. Badan Pengurus terdiri dari seorang pengurus atau lebih Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara.
3. Dari Badan Pengurus dapat diangkat salah seorang di antaranya menjadi Ketua Umum, didampingi beberapa ketua, sekretaris jenderal dan beberapa wakil sekjen dan bendahara.
4. Badan pengurus bertugas menjalankan semua kebijakan LPPNRI yang telah ditetapkan Dewan Pembina.
5. Untuk keperluan pelaksanaan tugas itu, Badan Pengurus diberi kewenangan yang seluas-luasnya oleh Dewan Pembina. Batas-batas kewenangan ini akan ditetapkan dalam ketetapan tersendiri, yang dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk kepentingan LPPNRI.
6. Badan Pengurus bertanggung jawab kepada Dewan Pembina.
Pasal 10
Badan Pengawas
1. Badan Pengawas bertugas memeriksa, menganalisa dan mengevaluasi bahwa seluruh kegiatan LPPNRI di pusat, Provinsi dan Kabupaten sudah berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Dewan Pembina dari waktu ke waktu. Untuk keperluan itu, badan pengawas diberi kewenangan yang luas oleh Dewan Pembina untuk melakukan audit dan lain-lain upaya yang dianggap perlu, atas kegiatan operasional LPPNRI dan pertanggungjawaban keuangan/ harta kekayaan organisasi.
2. Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Dewan Pembina dan di dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan badan pengurus.
Pasal 11
Struktur Organisasi Pelaksanaan LPPNRI
1. Untuk membantu Dewan Pengurus melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari, dikantor pusat dibentuk unit-unit organisasi di bawahnya, yang jumlah dan susunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
2. Unit-unit organisasi di bawah Badan Pengurus ditetapkan atas petunjuk Dewan Pembina.
3. Untuk menjangkau daerah-daerah di seluruh wilayah tanah air dan luar negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan LPPNRI sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. LPPNRI dapat mendirikan kantor-kantor di tingkat Provinsi, kantor di luar negeri setingkat Provinsi, kantor cabang di tingkat Kabupaten/ Kota dan unit-unit kerja di bawahnya.
4. Ketentuan tentang syarat-syarat dan tata cara pembentukan/ pendirian kantor-kantor itu di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga LPPNRI.
5. Untuk menjalankan aktivitas di kantor-kantor di daerah dan luar negeri, diangkat pengurus sesuai dengan tingkatan daerah ybs oleh badan pengurus. Pengurus daerah bertanggung jawab kepada Badan Pengurus dan untuk mengesahkan keberadaan pengurus luar negeri, pengurus Provinsi dan Kabupaten ditentukan oleh Badan Pengurus.
6. Badan Pengurus Pusat dengan kantor pusatnya dan seluruh kantor di daerah dan luar negeri berikut pengurusnya membentuk struktur organisasi LPPNRI selengkapnya.
Pasal 12
Pengisian Jabatan-Jabatan
1. Agar supaya roda organisasi dapat berjalan dengan lancar, tertib, efektif dan efisien seluruh jajaran organisasi LPPNRI di luar Dewan Pembina, Badan Pengurus, Badan Pengawas, Pengurus Daerah/ luar negeri, diisi oleh individu-individu yang berkeinginan dan mengajukan diri untuk menjadi bagian dari LPPNRI guna berperan serta di dalam aktifitas LPPNRI, membantu dan mendukung para pengurus, baik di tingkat pusat maupun daerah atau luar negeri, dengan sebutan Partisan.
2. Untuk dapat diterima dan diakui menjadi partisan, para individu ini harus mengambil syarat-syarat tertentu, setidaknya memahami, menerima baik dan dengan sepenuh hati mendukung maksud dan tujuan pendirian LPPNRI, serta “commotted” dan berdedikasi kepada organisasi serta kapabel di bidangnya.
3. Penerimaan dan penetapan seorang individu menjadi partisan, berikut baik hak dan kewajibannya diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga LPPNRI.
4. Tata cara dan syarat-syarat pengisian jabatan dalam organisasi oleh para partisan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 13
Fungsi-fungsi Struktur Organisasi dan
Penyelenggaraan Rapat-rapat Internal Organisasi
1. Pengaturan secara rinci fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh unit-unit organisasi di bawah kantor-kantor daerah/ luar negeri berikut tentang pengaturan tentang hal-hal yang lain dalam kaitan dengan keorganisasian LPPNRI, seperti ketentuan tentang wilayah kerja, wewenang dan tugas serta tanggung jawab pengurus, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Penyelenggaraan rapat-rapat internal organisasi LPPNRI, jenjang-jenjang, kewenangan-kewenangan, hak dan kewajiban para peserta, proses dan prosedur penyelenggaraan rapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VI
IKRAR DAN ATRIBUT
1. Ikrar
  1. LPPNRI memiliki ikrar yang disebut Pernyataan Sikap, merupakan penegasan dan kebulatan tekad “Satu Visi dan Satu Misi setiap Partisan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pemantauan, pengawasan, penelitian dan penyelidikan serta pemberian dukungan dan saran/ masukan/ koreksi kepada lembaga-lembaga penyelenggara negara di dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, termasuk sepak terjang para fungsionarisnya, di dalam wadah Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPNRI).
  2. Pernyataan sikap ditetapkan dan dimuat dalam piagam sendiri yang baku, diucapkan dan ditandatangani oleh partisan yang bersangkutan.
2. Atribut
LPPNRI memiliki atribut yang terdiri dari lambang, panji-panji, bendera, himne/mars, pakaian seragam, emblem dan kartu identitas dan lain-lain.
3. Ketentuan
Ketentuan tentang atribut dan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
BAB VII
KERJASAMA
Pasal 15
1. Guna kelancaran, efektifitas efisiensi di dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan organisasi, LPPNRI dapat bekerjasama dengan institusi lain, dalam dan luar negeri, pemerintah maupun non pemerintah.
2. Kerjasama ini, dalam bentuk apapun, tidak boleh mengurangi independensi dan kemandirian LPPNRI.
3. Para pihak ini, baik individu maupun institusi lain yang menjadi mitra kerjasama operasional LPPNRI mendapat sebutan Mitra Kerjasama.
4. Ketentuan tentang syarat-syarat dan tata cara bekerjasama dengan pihak lain ini diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga LPPNRI.
BAB VIII
HARTA KEKAYAAN
Pasal 16
1. Guna mendukung jalannya kegiatan pelaksanaan tugas seluruh jajaran LPPNRI, maka LPPNRI dapat memiliki harta kekayaan.
2. Harta kekayaan tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang diyakini tidak mengikat dan tidak akan mengurangi independensi LPPNRI serta dengan cara yang tidak melanggar hukum dan perundangan yang berlaku.
3. Harta kekayaan itu dikelola secara profesional dapat dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi LPPNRI.
4. Harta kekayaan itu dipergunakan hanya untuk membiayai aktivitas-aktivitas LPPNRI, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Ketentuan tentang sumber-sumber perolehan harta kekayaan, tata cara pengelolaan dan arah/ sasaran penggunanya, diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga LPPNRI.
BAB IX
KEANGGOTAAN
Pasal 17
1. Setiap warga negara Republik Indonesia yang sudah dewasa (17th) yang sehat jasmani dan rohani dapat diterima sebagai anggota LPPNRI.
2. Setiap anggota LPPNRI wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPPNRI.
3. Anggota LPPNRI berhak memilih dan dipilih menduduki jabatan pengurus LPPNRI dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dst.
4. Anggota LPPNRI berkewajiban membayar iuran.
BAB X
PEMBUBARAN
Pasal 18
Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPNRI) hanya dapat dibubarkan oleh:
1. Keputusan Dewan Pembina, atau
2. Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB XI
ATURAN PERALIHAN
Pasal 19
1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketetapan-ketetapan yang lain dari Dewan Pembina di kemudian hari.
2. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasr dan Anggaran Rumah Tangga yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk semua ketetapan yang dibuat berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yang lama, terkecuali mengenai hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, yang akan diatur terlebih lanjut.
3. Untuk tidak timbul kekosongan di dalam kepengurusan organisasi maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai anggota tidak tetap dan badan pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini dengan susunan sebagai berikut:
  1. Anggota Tidak Tetap Dewan Pembina:
1) MUHAMMAD IMRON AS., S.Ag
2) KASMAN YANTU, SE
Ketentuan ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  1. Badan Pengawas.
Akan ditentukan dalam surat keputusan tersendiri.
4. Badan pengurus dan ketua harian yang akan ditetapkan atas dasar Anggaran Dasar ini selekasnya mengajukan usulan susunan struktur organisasi yang diperlukan beserta fungsionis masing-masing unit untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan Dewan Pembina, struktur organisasi tersebut dalam waktu sesingkat mungkin dilengkapi dengan job descriptionnya.
BAB XII
PENUTUP
Pasal 20
Anggaran Dasar ini dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Nopember 2007
BADAN PENDIRI ORGANISASI DAN
DEWAN PEMBINA
LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I
ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI LPPNRI
Pasal 1
Dewan Pembina
Ketua Dewan Pembina
1. Dewan Pembina LPNRI dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dan salah seorang anggota Dewan Pembina (Anggota Tetap atau Anggota Tidak Tetap) untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.
2. Seorang anggota Dewan Pembina yang telah menduduki jabatan ketua Dewan Pembina untuk 2 (dua) periode berturut-turut tidak dapat dipilih untuk masa jabatan berikutnya, kecuali telah dilampaui 1 (satu) kali masa jabatan oleh orang lain.
3. Ketua Dewan Pembina dipilih oleh rapat Dewan Pembina yang diselenggarakan untuk maksud itu.
4. Demi kepentingan organisasi, dapat dilakukan pergantian antar waktu jabatan ketua Dewan Pembina, melalui rapat Dewan Pembina yang diselenggarakan untuk itu.
5. Rapat ini sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila:
a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya seorang anggota tetap ditambah 2/3 dari jumlah anggota tidak tetap.
b. Keputusan rapat sah dan mengikat apabila diambil oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 dari peserta rapat, termasuk anggota Tetap Dewan Pembina yang hadir.
c. Dalam hal karena sebab apapun Dewan Pembina tidak mempunyai Anggota Tetap, maka cukup oleh 2/3 dan Anggota Dewan Pembina yang ada.
Anggota Tidak Tetap Dewan Pembina
1. Keanggotaan Tidak Tetap Dewan Pembina ditetapkan dan diangkat oleh rapat Dewan Pembina yang khusus diselenggarakan untuk itu.
2. Usulan pencalonan resmi penetapan dan pengangkatan seseorang untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Pembina diajukan kepada Dewan Pembina oleh sekurang-sekurangnya ½ + 1 anggota Dewan Pembina yang ada.
3. Syarat-syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat/ ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Pembina adalah sekurang-kurangnya yang bersangkutan:
  1. Warga Negara Republik Indonesia.
  2. Dewasa.
  3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
  4. Memiliki integritas pribadi yang tidak diragukan.
  5. Menerima dan menyetujui gagasan, visi dan misi yang diemban oleh LPPNRI, serta mendukung dan bersedia menjalankan tugas-tugas LPPNRI.
4. Rapat tersebut dapat disaksikan oleh Ketua Badan Pengurus dan Ketua Badan Pengawas.
5. Rapat tersebut sah dan dapat membuat keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Pembina dan Penetapan calon Anggota Tidak Tetap Dewan Pembina disetujui sekurang-kurangnya ½ + 1 dari peserta rapat, termasuk sekurang-kurangnya seorang Anggota Tetap Dewan Pembina, kecuali dalam hal karena sebab apapun Dewan Pembina tidak lagi mempunyai Anggota Tidak Tetap, maka cukup oleh ½ + 1 dari para peserta rapat.
Pasal 2
Badan Pengurus
1. Badan Pengurus terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara, diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pembina melalui rapat Dewan Pembina yang diselenggarakan untuk itu.
2. Badan Pengurus diangkat dan ditetapkan dari kalangan internal LPPNRI ataupun dari luar LPPNRI, sepanjang ybs adalah pribadi-pribadi yang menurut Dewan Pembina telah memenuhi syarat-syarat, sekurang-kurangnya ybs:
a. Warga Negara Republik Indonesia.
b. Dewasa.
c. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
d. Memiliki integritas pribadi yang diragukan.
e. Menerima dan menyetujui gagasan, visi dan misi yang diemban oleh LPPNRI, serta mau dan mampu menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas badan pengurus LPPNRI.
3. Rapat itu sah dan dapat membuat keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota dewan pembina dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 dari peserta rapat, termasuk seorang anggota tetap dewan pembina, kecuali oleh karena sebab apapun dewan pembina tidak lagi mempunyai anggota tetap, maka cukup oleh ½ + 1 dari para peserta rapat.
4. Masa jabatan Badan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan berikutnya.
5. Atas jabatan Badan Pengurus dapat dilakukan penggantian antar waktu, baik untuk sebagian maupun keseluruhannya, melalui rapat Dewan Pembina yang diselenggarakan untuk itu sebagaimana halnya rapat Dewan Pembina untuk pengangkatannya.
6. Para Anggota Dewan yang telah menduduki jabatan untuk 2 (dua) periode berturut-turut pada jabatan yang sama tidak dapat dipilih untuk masa jabatan berikutnya, kecuali telah melampaui oleh 1 (satu) kali masa jabatan oleh orang lain kecuali ada pertimbangan lain dari Dewan Pembina.
7. Badan Pengurus melaksanakan tugas kepengurusan kegiatan internal LPPNRI maupun kegiatan LPPNRI dalam kaitan dengan pihak luar, baik dengan individu-individu maupun dengan instansi swasta dan penyelenggara negara RI, serta pihak asing.
8. Badan Pengurus mengusulkan program/ rencana kerja dan anggaran belanja dan pendapatan tahunan bagi seluruh kegiatan LPPNRI kepada Dewan Pembina, untuk mendapat persetujuan dan pengesahannya.
9. Usulan program/ rencana kerja tahunan dan anggaran belanja dan pendapatan ini disusun secara berjenjang dan “bottom up” dari mulai kantor daerah/ cabang dan kantor luar negeri sampai dengan menjadi usulan tingkatan pusat/ nasional.
10. Seluruh kegiatan LPPNRI mengacu dan berpedoman kepada rencana/ program kerja dan anggaran belanja dan pendapatan tahunan LPPNRI yang telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembina.
11. Dalam hal LPPNRI akan melakukan suatu kegiatan yang menyimpang dan/ atau berada di luar program/ rencana kerja dan anggaran belanja dan pendapatan yang telah disetujui oleh dewan pembina, dan kegiatan tersebut bersifat mendasar serta akan memberikan dampak atau pengaruh yang sangat berarti terhadap keberadaan LPPNRI sebagai sebuah organisasi LSM, maka hal ini harus mendapat persetujuan dari dewan pembina terlebih dahulu.
12. Setiap akhir tahun badan pengurus melaporkan seluruh kegiatan LPPNRI selama tahun bersangkutan kepada dewan pembina, dilengkapi dengan laporan tentang keuangan harta kekayaan LPPNRI, sebagai pertanggungjawaban badan pengurus. Atas dasar laporan tersebut, dewan pembina membuat keputusan untuk memberikan acquit et de’charge, ataupun tidak, atas kepengurusan oleh badan pengurus selama tahun bersangkutan.
Pasal 3
Badan Pengawas
1. Badan pengawas terdiri dari seorang ketua atau lebih sesuai kebutuhan organisasi dibantu oleh fungsionaris Pengawas-pengawas yang dipimpin oleh sekretaris badan pengawas.
2. Ketua badan pengawas diangkat dan ditetapkan dari kalangan internal LPPNRI ataupun dari luar LPPNRI, sepanjang yang bersangkutan tersebut adalah pribadi-pribadi yang menurut Dewan Pembina telah memenuhi syarat-syarat yang bersangkutan tersebut:
a. Warga Negara Republik Indonesia.
b. Dewasa.
c. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
d. Memiliki integritas pribadi yang tidak diragukan.
e. Menerima dan menyetujui gagasan, visi dan misi yang diemban oleh LPPNRI, serta mau dan mampu menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas badan pengurus LPPNRI.
3. Ketua badan pengawas diangkat dan ditetapkan oleh dewan pembina melalui rapat dewan pembina yang diselenggarakan untuk itu.
4. Rapat itu sah dapat membuat keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota dewan pembina dan keputusan disetujui sekurang-kurangnya ½ + 1 dari peserta rapat, termasuk seorang anggota tetap dewan pembina, kecuali oleh karena sebab apapun dewan pembina tidak lagi memiliki anggota tetap, maka cukup oleh ½ + 1 dari para peserta rapat.
5. Masa jabatan ketua badan pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan berikutnya.
6. Atas jabatan ketua badan pengawas dapat dilakukan pergantian pejabat antar waktu melalui keputusan rapat dewan pembina yang diselenggarakan untuk itu sebagaimana halnya rapat dewan pembina untuk pengangkatannya.
7. Ketua badan pengawas yang telah menduduki jabatan untuk 2 (dua) periode berturut-turut tidak dapat dipilih untuk masa jabatan berikutnya, kecuali telah dilampauinya 1 (satu) kali masa jabatan oleh orang lain.
8. Para pengawas dipilih oleh badan pengurus dari antara partisan yang mendedikasikan dirinya dan terpilih oleh LPPNRI guna menjalani tugas-tugas badan pengawas ini. Pengangkatan dan penetapan seorang partisan menjadi pengawas dilakukan dengan keputusan badan pengurus, atas permintaan badan pengawas, yang kemudian dilaporkan kepeda dewan pembina.
9. Badan pengwas melakukan berbagai kegiatan dan upaya dalam rangka merealisasikan tugas pengawasan yang dibebani Anggaran Dasar kepada badan ini, atas dasar rencana/ program kerja tahunan yang telah disetujui dan disahkan terlebih dahulu oleh badan pembina.
10. Badan pengurus beserta jajarannya, tanpa kecuali harus memberikan dukungan kepada pelaksanaan tugas-tugas badan pengawas demi kelancaran dan terlaksananya tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.
11. Temuan-temuan berupa kekeliruan atau penyimpangan yang terjadi di dalam penyelenggaraan kegiatan pemantauan penyelenggara negara oleh badan pengurus beserta seluruh jajaran di pusat maupun di daerah maupun di luar negeri, dikoordinasi terlebih dahulu dengan dewan pembina.
12. Laporan atas temuan yang bersifat kekeliruan atau penyimpangan yang mendasar/ prinsipil diteruskan kepada dewan pembina, dengan tembusan kepada dewan pengurus.
13. Badan pengawas menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada dewan pembina sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugasnya. Atas dasar laporan tersebut, dewan pembina membuat keputusan untuk memberikan acquit et de’charge, ataupun tidak, atas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilakukan badan pengawas selama setahun bersangkutan.
BAB II
PARTISAN DAN TIM PELAKSANA PEMANTAUAN
Pasal 4
Partisan
1. Partisan adalah individu-individu warga negara Republik Indonesia yang memiliki visi yang sama dengan LPPNRI serta berminat menggabungkan diri ke dalam LPPNRI, secara permanen maupun selaku “associate” untuk mewujudkan “good govermen” melalui wadah LPPNRI.
2. Penerimaan dan pengangkatan seseorang individu menjadi partisan dilakukan oleh badan pengurus, yang dapat didelegasikan kepada badan pengurus daerah/ kantor luar negeri, melalui sistem dan prosedur rekrutmen yang akan diatur lebih lanjut.
3. Kepada setiap partisan dapat diberikan honorarium dalam jumlah yang wajar, yang besarnya akan ditetapkan oleh LPPNRI dari waktu ke waktu. Honorarium dapat dilakukan secara periode bagi partisan permanen, atau secara ad hoc bagi partisan associate.
Pasal 5
Pelaksanaan Pemantauan
1. Tugas penyelenggaraan pemantauan berikut sasaran dan materi/ khusus yang dipantau atau petugas pemantaunya, dalam hal ini partisan diterima dan diangkat untuk tugas pemantauan, ditetapkan oleh badan pengurus daerah di tingkat daerah/ cabang atau kantor luar negeri.
2. Pelaksanaan tugas pemantauan oleh partisan dapat dilakukan secara individual maupun berkelompok dalam sebuah tim pelaksanaan pemantauan.
3. Partisan dalam menjalankan tugas pemantauan penyelenggaraan negara RI berhak atas dukungan berbagai macam fasilitas, seperti keuangan, logistik, koneksi/ relasi, dan keahlian yang diperlukan dari LPPNRI secara berjenjang.
4. Hasil kerjasama oleh pemantau/ tim pelaksana pemantau dilaporkan kepada badan pengurus di pusat, kepada pengurus daerah yang bersangkutan di daerah atau cabang dan kantor luar negeri. Pengurus daerah wajib meneruskan setiap hasil pemantauan kepada badan pengurus di pusat, melalui pengurus daerah/ luar negeri.
5. Oleh badan pengurus setiap laporan hasil pemantauan akan ditindak lanjuti dengan permasalahan. Dalam hal badan pengurus memandang bahwa permasalahn yang ditemukan cukup penting dan serius pengaruhnya terhadap kehidupan nasional dan negara, atau terhadap keberadaan LPPNRI sendiri, maka laporan berikut rekomendasi tindak lanjutnya diteruskan kepada dewan pembina untuk mendapat keputusan tentang tindak lanjut yang akan dilakukan oleh LPPNRI.
BAB III
KERJASAMA PEMANTAUAN TIM
Pasal 6
1. Demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanan kegiatan pemantauan, LPPNRI dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain, swasta maupun pemerintah, termasuk lembaga-lembaga asing, secara reguler maupun ad hoc.
2. Keputusan mengenai perlunya kerjasama dengan syarat-syarat serta ketentuan mengenai kerjasama, baik yang bersifat umum maupun khusus diberlakukan bagi masing-masing mitra kerjasama ditetapkan oleh badan pembina, atas inisiatif dewan pembina sendiri maupun atas usul badan pengurus.
BAB IV
KEKAYAAN DAN SUMBER BIAYA
Pasal 7
1. Untuk mendukung seluruh aktivitas organisasi, LPPNRI dapat memperoleh sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari:
  1. Sumbangan dari semua pihak, sepanjang tidak dengan ikatan berupa apapun yang dapat mempengaruhi atau mengurangi kemerdekaan/ independensi LPPNRI.
  2. Usaha sendiri, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.
2. Kekayaan yang terhimpun oleh LPPNRI dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh badan pengurus dan badan pengurus daerah secara profesional untuk sebesar-besarnya manfaat bagi operasional LPPNRI dan pengembangan organisasi sendiri.
BAB V
SISTEM DAN PROSEDUR KERJA
Pasal 8
1. Sistem dan prosedur kerja kegiatan pemantauan penyelenggara negara oleh rapat penyelenggra negara maupun kegiatan internal organisasi yang baku, termasuk pada jenjang-jenjang dan tata cara penyelenggaraan rapat-rapat internal organisasi, akan ditetapkan lebih lanjut selekasnya dengan ketetapan sendiri.
2. Sistem dan prosedur kerja ini akan dikembangkan terus dari waktu ke waktu mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan keadaan.
BAB VI
IKRAR DAN ATRIBUT
Pasal 9
1. Piagam ikrar LPPNRI akan disusun dan ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan ketetapan tersendiri.
2. Bentuk dan ukuran atribut beserta penjelasan tentang maknanya, demikian pula dengan tata cara pemakaian, akan ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan ketetapan tersendiri.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
1. Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga yang berlaku selama ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Untuk sementara selagi menunggu dikeluarkannya ketetapan-ketetapan yang baru berdasarkan Anggaran Rumah Tangga yang lama dinyatakan tetap berlaku.
3. Untuk melengkapi anggota dewan pembina, badan pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar maka perlu menetapkan tambahan personal sebagai berikut:
  1. Anggota Tidak Tetap.
1) Muhammad Imron, SAg
2) Kasman Yantu, SE
  1. Dewan Pembina.
4. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dengan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dengan ketetapan-ketetapan tersendiri, pada tingkat dewan pembina, badan pengurus, ataupun pengurus daerah, sesuai dengan materi yang perlu diatur ybs, dengan memacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Nopember 2007